Artikel.news, Palu - Anggota Komisi IV DPR RI Agus Ambo Djiwa bersama sejumlah anggota komisi IV lainnya melakukan kunjungan kerja spesifik di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (22/9/2025).

Agenda komisi IV selama berada di Palu adalah mengunjungi Balai Pemantapan Kawasan Hutan XVI Palu dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah.

Rombongan komisi IV disambut langsung Wakil Gubernur Sulteng Reny Lamadjido bersama perwakilan Danrem 132/Tadulako, perwakilan Kapolda Sulteng, perwakilan Kajati Sulteng, Kepala Balai Karantina Hewan, ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XVI Palu, dan para pejaba terkait lainnya.

Sedangkan rombongan Komisi IV DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Abdul Kharis Almahsyhar (Fraksi PKS), bersama anggota komisi IV dari Fraksi PDIP Agus Ambo Djiwa, dari Fraksi Gerindra Melati, dari Fraksi Nasdem Arif Rahman, dari Fraksi PKS Slamet, dari Fraksi PAN Ajbar, dan dari Fraksi Demokrat Bambang Purwanto.

‎Sementara itu mitra kerja Komisi IV yang mendampingi dari Jakarta, terdiri dari Kementerian Kehutanan yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hubungan antar Lembaga Fahrizal Fitri, Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Hendro Widjanarko, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan Ardi Risman, Sesditjen Planologi Kehutanan Herban Herdayana, dan Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M Panggabean.

Saat Diskusi Penggunaan Kawasan Hutan Wakil Ketua Komisi IV Abdul Kharis Almasyhari menekankan pentingnya tata kelola kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan secara adil dan berkesinambungan.

“Hal ini agar potensi besar yang dimiliki benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya dalam keterangannya.

Ia menyebut luasnya kawasan hutan di Sulawesi Tengah harus dikelola dengan tata kelola yang lebih baik.

Abdul Kharis menyoroti tanggung jawab pelaku usaha yang memegang izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) agar tidak hanya mengambil manfaat saja, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.

Menurutnya, kewajiban itu antara lain merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH), serta ikut memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan.

Sementara Agus Ambo Djiwa menekankan perlunya keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan kawasan hutan.

Selain itu, juga diperlukan pengendalian serta pengawasan pemanfaatan kawasan hutan, peningkatan sinergisitas pusat dan daerah, serta pemberdayaan masyarakat adat dan lokal.

Menurut mantan Bupati Pasangkayu dua periode ini, diskusi tentang penggunaan kawasan hutan ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, dan pengelolaan kawasan hutan lebih baik dan berkeadilan .

"Sulawesi Tengah memiliki potensi besar di bidang pertanian dan kehutanan. Hal ini bisa menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Namun, ke depan masih dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meminimalisir dan mencari solusi terkait berbagai persoalan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang ada di daerah ini," jelas Agus.

Pada hari ini yang sama, rombongan komisi IV juga berkunjung ke Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah. Di tempat ini, rombongan meninjau fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Balai Karantina.

Wagub Sulteng Reny Lamadjido yang mendampingi rombongan komisi IV menyampaikan peran vital Balai Karantina sebagai garda terdepan yang tidak hanya melindungi sumber daya hayati dari ancaman hama dan penyakit dari luar, tetapi juga menjadi penjaga gawang (gate keeper) yang memastikan komoditas unggulan ekspor Sulawesi Tengah seperti durian, kelapa, cengkeh, pala, dan hasil perikanan—memenuhi standar keamanan dan mutu internasional.

“Dengan demikian, daya saing produk Sulawesi Tengah di pasar global akan terus terjaga dan meningkat,” tegas Wagub.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen penuh untuk mendukung dan bersinergi dengan Balai Karantina Palu, termasuk rencana menjadikannya balai karantina terpadu dengan fasilitas lengkap.

Laporan	:	Cullank
Editor	:	Ruslan Amrullah