Artikel.news, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mempercepat penurunan angka stunting sebagai bagian dari upaya membangun generasi emas Indonesia 2045.

Pernyataan ini, ia sampaikan saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 yang mengusung tema “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju”, di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (28/7/2025).

Acara tersebut dihadiri langsung Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Dr H Wihaji, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Bupati/Wakil se-Sulsel, Ketua TP PKK Melinda Aksa Mahmud, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina, Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika, serta unsur Forkopimda.

Dalam sambutannya, Munafri menekankan bahwa pemerintah kota akan memberikan dukungan maksimal dalam penanganan stunting, termasuk melalui metode penganggaran yang terarah, program intervensi gizi, dan penguatan edukasi keluarga.

“Pembangunan keluarga tidak boleh setengah hati. Kami akan memastikan setiap program berjalan maksimal, termasuk dari sisi penganggaran,” ujar Appi.

“Hanya dengan keluarga yang sehat dan berkualitas, kita dapat melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Munafri.

Ia menambahkan, Harganas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi nasional. Lanjut dia, Harganas adalah pengingat kolektif bahwa kekuatan bangsa berawal dari unit terkecil, yaitu keluarga.

“Lingkungan keluarga sangat penting. Di sanalah nilai moral, karakter, dan ketahanan bangsa dibentuk,” tegas politisi Golkar itu.

Munafri memaparkan bahwa Pemkot Makassar telah menetapkan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai program prioritas daerah.

Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tingkat akar rumput.

Selain itu, Pemkot Makassar terus bersinergi dengan BKKBN melalui Program Bangga Kencana dan menggandeng lintas sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, hingga tokoh masyarakat agar pembangunan keluarga menjadi gerakan bersama.

Munafri juga menekankan bahwa tantangan keluarga di era modern semakin kompleks: dinamika sosial, perkembangan teknologi, hingga tekanan ekonomi.

“Keluarga tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan perlindungan, edukasi, dan dukungan nyata dari negara. Pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga elemen masyarakat harus bersatu menciptakan lingkungan yang ramah keluarga,” jelasnya.

Ia mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, harmonis, dan memiliki akses pendidikan serta peluang berkembang.

Di akhir sambutannya, Munafri mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Harganas di Kota Makassar.

“Terima kasih kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, BKKBN, Pemprov Sulsel, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh relawan dan panitia,” tuturnya.

“Semoga momentum ini menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi kuat demi keluarga Indonesia yang tangguh,” lanjutnya, menutup sambutan.

Diketahui, pada kesempatan ini, Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2025, Makassar berhasil meraih juara umum dalam rangkaian lomba yang digelar.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri BKKBN RI kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi pemerintah kota dalam program pembangunan keluarga serta upaya penurunan stunting.

Sedangkan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Wihaji, menegaskan bahwa peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 di Makassar bukan sekadar seremoni tahunan. Ia menyebut arahan Presiden agar perayaan dilakukan sederhana, namun harus membawa dampak langsung bagi masyarakat.

“Yang penting jangan terlalu banyak seremonial, turun ke lapangan, selesaikan masalah,” ujarnya di Lapangan Karebosi, Makassar.

Menurut Wihaji, Presiden menugaskan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Astacita delapan cita-cita pembangunan nasional untuk menjalankan dua agenda utama.

Pertama, Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul. Kedua, Pengentasan kemiskinan struktural.

“Tugas kami adalah memastikan SDM Indonesia semakin baik dan kemiskinan berkurang. Pertanyaannya, dari mana kita memulai? Jawabannya dari keluarga,” tegasnya.

Wihaji menekankan bahwa salah satu akar persoalan SDM dan kemiskinan adalah stunting. Ia memaparkan, prevalensi stunting nasional pada 2024 berada di angka 19,8%.

Sementara Sulawesi Selatan berhasil menurunkan prevalensinya dari 27% menjadi 23% penurunan 4,1% dan menempatkan Sulsel di posisi kedua terbaik setelah Jawa Barat.

“Ini keberhasilan bersama. Penurunan stunting di Sulsel tidak lepas dari intervensi Gubernur, Bupati/Wali Kota dan seluruh pihak. Ini kerja pentahelix: pemerintah pusat, daerah, masyarakat, akademisi, dan swasta,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai strategi utama pencegahan stunting. Jika anak sudah stunting, peluang pemulihan hanya sekitar 20%.

“Karena itu, kita harus bergerak di hulunya, memastikan setiap keluarga risiko stunting mendapat pendampingan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun,” jelasnya.

Sebagai wujud dukungan, BKKBN RI menyalurkan bantuan bagi 200 keluarga risiko stunting di Sulawesi Selatan senilai sekitar Rp800 juta hingga Desember 2025.

“Ini langkah awal, intervensi tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi bantuan nyata untuk memastikan gizi, kesehatan ibu, dan anak terpenuhi,” pungkasnya.

Laporan	:	Aan
Editor	:	Ruslan Amrullah