Artikel.news, Makassar – Hingga memasuki bulan Oktober 2024, serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar masih bergolong rendah. DPRD Makassar pun menyikapi dengan segera melakukan evaluasi terhadap rendahnya serapan anggaran tersebut.

Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Partai Gerindra, Kasrudi, mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja dan serapan OPD di triwulan ketiga. Namun dari gambaran besar pelaporan serapan OPD banyak yang diduga belum berjalan hingga menimbulkan tanda tanya.

“Memang penggunaan anggaran perlu kehati-hatian, apalagi program yang tidak terlalu krusial. Kita akan pertanyakan ini nanti saat monev, karena sepertinya OPD ini masih minim sekali serapannya,” ujar Kasrudi, di lansir dari Berita Kota Makassar, Selasa (15/10/2024).

Ia menambahkan, tentu harus ada percepatan karena sudah di ujung tahun dan APBD pokok tahun 2025 sudah mau dibahas.

"Kalau dinas tidak mampu jalankan atau berkinerja buruk maka ganti saja. Karena kami akan bertanya, kenapa belum mengganti orang-orang yang tidak bekerja dengan baik,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Kasrudi, banyak pejabat tak mampu menyelesaikan tugasnya, yang akhirnya roda pemerintahan tak berjalan dengan baik hingga akhir tahun terutama jelang Pilkada.

Diketahui, realisasi belanja OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar hingga triwulan III atau 30 September 2024 sebesar 47,14 persen atau Rp2,49 triliun. Dimana APBD Pemkot Makassar setelah perubahan sebesar Rp5,29 triliun.

Serapan anggaran paling minim terjadi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) baru 16,55 persen, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 18,75 persen, Bagian Hukum baru merealisasikan 25 persen. Lalu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan realisasi 29,43 persen dan Dinas Pekerjaan Umum 30,86 persen.