Artikel.news, Makassar - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menerima Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Selatan di kediaman pribadinya di Jalan Amirullah, Makassar, Kamis (14/8/2023).

Tim Pembina Samsat Sulsel yang hadir yakni Kepala Cabang PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan, M. Iqbal Hasanuddin, Kabid Teknologi dan Sistem Informasi (TSI) Bapenda Sulsel, Wahidah, Kabid PAD Bapenda Sulsel Darmayani Mansur.

Hadir juga Kepala Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II, Sukma, Kepala Sub Bidang PAD I, Irvandi, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, Rusly Rajab, Kasi Pelayanan UPT Pendapatan Wilayah Makassar II, Sinar, Perwakilan Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, AKBP Restu Wijayanto dan AKP I Made Suarna, Kasi STNK Polda Sulawesi Selatan.

Bagian Operasional Jasa Raharja Sulsel, Putu Donnie Yudisia Lesmana dan Kepala Sub Bagian SW dan Humas, David Okta Kelana juga hadir.

Kunjungan dilakukan untuk berkoordinasi serta mengevaluasi program kesamsatan di Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus di Kota Makassar. 

Juga dibahas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Aturan ini rencananya akan diberlakukan di Sulsel pada tahun 2025. 

Karenanya dana bagi hasil (DBH) plus opsen PKB dan BBNKB yang akan diperoleh Pemkot Makassar akan terus naik dan berpotensi menjadi Rp 600 miliar pada tahun 2025.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang bertujuan untuk penguatan local taxing power dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel. 

Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD ini adalah adanya kebijakan opsen. Opsen memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. 

Sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. 

Ada beberapa jenis pajak daerah yang dikenai opsen, antara lain, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Dalam pertemuna itu  juga disampaikan kondisi kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLL).(alim)