Artikel.News, Makassar - Lembaga kajian politik dan pemerintahan Nagara Institute bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bahas masalah pangan.

Akbar Faizal, Direktur Eksekutif Nagara Institute, pada narasi pembukanya mengungkapkan, pentingnya ketahanan pangan bagi negara dengan penduduk sebesar Indonesia.

“Kami mengambil inisiatif untuk meneliti pangan berikut problem yang dihadapi terutama oleh situasi rentannya dunia pangan menghadapi guncangan yang secara langsung maupun tak langsung berdampak pada kehidupan kebangsaan, termasuk dunia politik kita,” ungkap Akbar, Kamis (9/2/2023).

Kerap terjadi Pemerintah tampak gamang dalam pengelolaan kepastian informasi tentang pangan. Akibatnya, angka dan data yang berbeda tersaji ke publik dan membingungkan masyarakat.

Keputusan Presiden membentuk badan baru yang khusus bertanggungjawab tentang pangan adalah langkah tepat. Kewenangan besar yang diberikan kepada Badan Pangan Nasional diharapkan menghentikan polemik tidak perlu tentang pangan sebab potensial mengguncang emosi publik.

Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, yang hadir langsung di Makassar khusus untuk acara ini memaparkan secara detail apa saja problem berikut langkah-langkah yang dilakukan badan baru ini.

Meski baru berusia setahun dengan anggaran hanya Rp103 Miliar, Badan Pangan Nasional berhasil memetakan problem berikut beberapa terobososan di berbagai lini tugas. Salah satunya, menggandeng investor mengatasi problem distribusi dengan pembangunan pelabuhan khusus kerjasama Pemda NTB.

“75% produksi padi nasional atau sebesar 41,65 juta ton GKG atau sebesar 23,74 ton beras ini disumbangkan oleh tujuh provinsi dengan produksi padi tertinggi. Yakni Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Lampung, dan Sumut,” ungkap Arief Prasetyo.

Ditambahkannya, walaupun ketujuh provinsi ini memiliki angka produksi yang tinggi, tetapi beberapa masih mengalami defisit beras karena memenuhi kebutuhan sendiri.

“Sementara untuk Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan surplus paling tinggi,” tuturnya.

Kepada para peserta FGD yang berasal dari para pengambil kebijakan tingkat provinsi daerah serta komunitas pertanian seperti HKTI, asosiasi pedagang besar, Kelompok Tani Pemuda, hingga Bulog dan Biro Pusat Statistik (BPS) Arief menjabarkan perhitungan surplus/defisit produksi beras nasional hingga triwulan I tahun 2023.

“Berdasarkan data KSA BPS amatan Desember 2022 proyeksi produksi beras pada bulan Desember 2022 sebesar 1,14 juta ton, Januari 2023 mencapai 1,51 juta ton, dan Februari 2023 mencapai 3,25 juta ton,” jelasnya.

FGD ini adalah putaran kedua rangkaian kegiatan Nagara Institute setelah sebelumnya dilaksanakan di Bandung dan berikutnya di Palembang dan Jakarta.