Artikel.news, Makassar - Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) menduga ada kepentingan pihak lain yang akan mengambil andil pada proyek pembangunan Kereta Api (KA) di Kota Makassar, Senin (18/7/2022). 

"Di balik kereta api ada apa?. Banyak punya kepentingan sekitar situ. Kita akan tahu nanti siapa punya kepentingan di balik itu semua. Jangan cuman lihat kereta apinya, dibaliknya itu ada apa?. Akan kita tahu nanti, kita bedah siapa punya peran ini," ucap ARA akronim nama Adi Rasyid Ali. 

Oleh karenanya, politisi dari partai Demokrat ini meminta Komisi C segera menggelar kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP). Duduk bersama Wali Kota Makassar, DPRD Kota, pihak Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKA-Sulsel) dan Pemrov Sulsel. 

"Komisi C Harus segera menggelar RDP, panggil kembali balai, panggil pihak pemprov minta semua dokumen perencanaan karena kita belum tahu kebenaran yang sebenarnya. Dan panggil tenaga ahli rata ruang yang paham supaya banyak kepala yang memikirkan," tuturnya. 

Ia menyebut bahwa Kota Makassar bukan kota kaleng-kaleng yang dianggap tertinggal. 

"Ini bukan kaleng-kaleng. Kalau itu sudah ada kesepakatan dari awal elevated kenapa dilanggar?. Pertanyaanya Bappeda apakah ada kesepakatan itu. Kalau ada kita buka perda itu dalam RDP. Apakah ada kesepakan at grade atau elevated," ucapnya. 

Jika ini dilakukan, lanjut ARA, maka akan ketemu dimana permasalahanya. Meski begitu ia menilai, ada masalah koordinasi Pemkot Makassar dengan pihak balai. 

Menurutnya, walaupun ini program  nasional. DPRD Kota Makassar punya hak untuk memanggil pihak balai dan pemrov karena pihaknya bagian dari perwakilan rakyat yang harus tahu duduk perkara tersebut. 

"Pihak balai segera melengkapi dokumen perencanaan maupun analisa lingkungan hidupnya, amdallalinya semua. Nanti pemerintah kota juga menyiapkan dokumen awalnya. Inilah tugasnya DPRD jangan nanti ada masalah baru kita ada, tetapi DPRD dari awal harus selesaikan," ujar ARA. 

Pada dasarnya, DPRD Kota dan Pemerintah Kota Makassar sangat mendukung program strategis nasional KA. Namun, jika pembangunannya bukan elevated atau melayang, maka pihanya juga sepakat menolak. 

"Betul kata pak wali tidak ada yang menolak. Orang bodoh itu yang menolak pembangunan kereta api. Yang ditolak itu bukan elevatednya. Kita akan support. Kami DPRD akan bersama pemerintah kota akan mendukung pembangunan KA," lugasnya. 

Untuk diketahui, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berencana agar rel kereta api yang melewati jalur Makassar dipasang secara elevated bukan at grade. 

Menurutnya, sejumlah pertimbangan seperti pembebasan lahan yang lebih efisien dan tidak merusak rencana tata ruang dan tata wilayah yang telah ditetapkan Pemkot Makassar. 

Dia pun optimis jika persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan duduk bersama. 

"Kita harus menyamakan pikiran. Insya Allah ketemu," harap Danny. 

Danny juga menyoroti rencana penetapan stasiun yang dipilih di kawasan Lantebung. Danny menilai tidak strategis. 

Selain kawasan tersebut sepi, akses ke sana juga cukup sulit dijangkau. 

Sementara, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKA-Sulsel) Amanna Gappa sebelumnya menerangkan, pihak balai perlu memastikan terkait dengan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp1,2 triliun. 

Pihaknya memiliki batas waktu hingga Agustus untuk menganggarkan pengadaan tanah, jika tidak, maka akan dikembalikan ke Kementerian. 

"Sebelumnya kita belum ada pembicaraan elevated dan at grade baru pembahasan pengadaan tanah. Uang yang berasal dai Lembaga Manajemen Aset Negara (LMSN)  itu diperuntukkan untuk Kota Parepare tapi kita revisi. Akhirnya uangnya diusulkan ke Makassar kalau ini sampai di tolak maka kita tidak bisa kembalikan ke Parepare pasti dikembalikan ke pusat," katanya saat RDP Komisi C DPRD Makassar beberapa waktu lalu.

Laporan	:	Jannah
Editor	:	Ruslan Amrullah