Artikel.news, Makassar - Sebelum bertolak ke Mamuju, Ibu Kota Sulbar, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik, yang baru saja dilantik pada Kamis (12/5/2022), mampir di Makassar dan bertemu dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada Selasa (17/5/2022).

Akmal Malik bertemu Andi Sudirman di rumah jabatan Wagub Sulsel, Jl Yusuf Dg Ngawing, Makassar.

Menurut Akmal, pertemuan tersebut selain sebagai ajang silaturahmi, juga membahas sejumlah rencana dan agenda penting terkait daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). 

"Saya bertemu dengan Gubernur Sulsel untuk membicarakan langkah-langkah sehubungan dengan sinergitas khususnya yang berhubungan dengan daerah-daerah yang menjadi penyangga IKN, khususnya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah nantinya," kata Akmal Malik, dilansir dari Liputan6.com, Rabu (18/5/2022). 

Akmal menjelaskan ia berencana akan melibatkan sejumlah provinsi lain di Pulau Sulawesi dan Kalimantan yang notabene juga menjadi daerah penyangga IKN. Hal itu dilakukan untuk mendorong dan mendukung agar implementasi IKN itu bisa berjalan dengan baik.

"Mungkin juga nanti kita coba melibatkan tidak saja tiga provinsi yang berada di Selat Malaka ini, tapi juga seluruh provinsi yang ada di Pulau Sulawesi dan juga Kalimantan kita akan urung rembuk segera untuk membicarakan apa yang bisa kita berikan untuk membantu agar kebijakan dan kebutuhan IKN ini bisa berjalan segera," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini. 

Pada prinsipnya, lanjut Akmal, pihaknya sangat siap untuk membantu segala kebutuhan IKN. Oleh sebab itu, Akmal mengaku pada bulan Juni mendatang sejumlah pemangku kepentingan akan menggelar rapat terkait keberlangsungan daerah penyangga IKN. 

"Maka dari itu kita berencana akan mengadakan rapat koordinasi nanti pada bulan Juni, kita akan undang Otorita IKN, kita juga akan undang beberapa menteri termasuk para Menko dan Mendagri untuk memberikan semangat agar dukungan dari pemerintah provinsi terhadap IKN tidak hanya sebatas sebagai daerah penyangga, tetapi juga mungkin kita harapkan seluruh provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia bisa memberikan dukungannya untuk pembangunan IKN," jelasnya.