Rabu, 08 Desember 2021 - 12:20 WIB
Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar telah menjalani mekanisme tahap pertama sebelum di bahas secara rinci ke tahap Panitia Khusus (Pansus).
Artikel.news, Makassar - Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar telah menjalani mekanisme tahap pertama sebelum di bahas secara rinci ke tahap Panitia Khusus (Pansus).
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut yaitu, Ranperda Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dua ranperda tersebut telah disepakati untuk di bahas ke tahap pansus DPRD Makassar.
Hal ini ditunjukkan usai digelarnya Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang diagendakan dalam rangka Penyampaian Tanggapan/Jawaban Walikota Makassar Terhadap Pandangan Umum Fraksi- fraksi DPRD Makassar atas dua Ranperda tersebut, Rabu (8/12/2021).
Meski digelar terbatas, tak mengurangi pengambilan keputusan ranperda tersebut Rapat paripurna.
Sebagian Anggota DPRD Kota Makassar menghadiri rapat secara virtual yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali bersama Andi Suhada Sappaile.
Pemberian jawaban atas pemandangan umum ini dibacakan Sekretaris Daerah Kota Makassar Ir. M. Ansar mengungkapkan, saran dan masukan Anggota Dewan akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Sependapat penempatan pos dan armada di setiap kecamatan. Namun harus dipastikan diantaranya ketersidaan lahan setidaknya 200 meter persegi" katanya terkait Ranperda Pencegahan Bahaya Kebakaran.
Beliau juga membacakan jawaban atas permintaan penjelasan fraksi-fraksi DPRD Makassar terkait langkah kongkrit tanggap bahaya kebakaran dengan respon cepat yaitu dengan memastikan kesediaan 7 Markas Komando (Mako).
Diantaranya, berada di jalan Ratulangi, Kawasan GMTD, Wilayah jalan malengkeri, Kecamatan manggala serta Kecamatan Ujung tanah.
Sementara, menurut tanggapan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto terkait Renperda Pokok-pokok Keuangan Daerah, dia menyampikam bahwa aturan pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas pemerintah kota Makassar sebagai pedoman teknis dalam
pengelolaan keuangan daerah.
"Upaya pencapaian PAD akan terus diperbaiki seiring dengan berkurangnya kasus covid-19 dan meningkatnya perekonomian daerah" pungkasnya.
- Festival Marching Band Internasional Dimulai, Aliyah Mustika Ilham Tekankan Membentuk Karakter Generasi Muda yang Tangguh, Sportif dan Kreatif
- Malam Ini PDAM Makassar Lakukan Simulasi Pemerataan Tekanan Air, Ratulangi hingga Monginsidi Terdampak
- Rapat Paripurna DPRD Makassar, Aliyah Mustika Ilham Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024
- Semangat Kolaboratif, Aliyah Mustika Ilham Nyatakan Pintu Selalu Terbuka bagi Komunitas yang Ingin Bersama-sama Bangun Makassar
- Ketua DPRD Makassar Sebut Pandangan Fraksi Miliki Peran Penting dalam Pengambilan Keputusan
- Dialog Membangun Kerukunan Umat Beragama, Camat Ujung Tanah Sampaikan Pentingnya Peran Kelurahan dalam Pembinaan
| Laporan | : | Jannah |
| Editor | : | Ruslan Amrullah |
REKOMENDASI
KINI
-
TOPIK
-
POPULAR
- Pemerhati Publik dan Dosen FEB UMI Nilai Dana Cadangan RP14 M PDAM Makassar Bentuk Ketidakmampuan Direksi Mengelola Menjadi Lebih Produktif
- Kejati Sulsel Periksa Eks Direksi PDAM Makassar, Kasus Dugaan Korupsi Dana Cadangan
- Momen Idul Adha, PDAM Makassar Sembelih 12 Ekor Sapi dan Dibagikan ke Tenaga Cleaning Service, Outsourcing hingga Panti Asuhan
- Mulai 9 Juli Pemprov Sulsel Operasikan 27 Bus Trans Sulsel, Layani Rute Makassar–Maros–Takalar
- PDAM Makassar Gandeng Kawasaki, Gelar Pelatihan Teknis Tekan NRW se-Maminasata
![Pemerhati Publik dan Dosen FEB UMI Nilai Dana Cadangan RP14 M PDAM Makassar Bentuk Ketidakmampuan Direksi Mengelola Menjadi Lebih Produktif]()
-
