Artikel.news, Jakarta - Tim kerja bersama Pemilu dan Pilkada menyetujui hari pencoblosan pemilu presiden dan legislatif jatuh pada 21 Februari dan Pilkada pada 27 November 2024.

Jadwal pemungutan suara Pemilu dan Pilkada 2024 yang sudah disepakati sementara dipilih karena risiko irisan kedua tahapan pemilihannya lebih minim.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

"Kedua tanggal ini adalah tanggal yang paling minimum bisa dihindari himpitan terlalu dalam antara tahapan pileg pilpres dan tahapan pilkada," ujar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam webinar Rekrutmen Penyelenggara Pemilu dan Upaya Menjawab Tantangan Pemilu 2024, dilansir dari Tribunbanten.com, Minggu (29/8/2021).

Menurut Doli, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu segera meresmikan jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi keputusan bersama pada rapat yang direncanakan digelar pada 6 September 2021.

Awal tahapan Pemilu Serentak 2024 dimulai pada Januari 2022. Telah disepakati tahapan pemilu berlangsung selama 25 bulan.

"Dengan kita sudah hampir menyepakati itu, kalau dilaksanakan 25 bulan sebelum pelaksanaan pileg dan pilpres, maka tahapan itu akan dimulai sekitar bulan Januari 2022," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Jadwal itu kemungkinan akan diresmikan pada 6 September 2021 dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu.

Untuk menetapkan hasil tim kerja itu menjadi keputusan resmi antara pemerintah dan DPR. Dan itulah yang menjadi patokan pihaknya untuk mempersiapkan pemilu tahun 2024.

Pihaknya sudah menetapkan pencoblosan untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden di tanggal 21 Februari. Sedangkan pelaksanaan pilkada serentak akan digelar pada tanggal 27 November 2024.

"Jadi, tanggal-tanggal ini lah yang pada akhrinya paling dimungkinkan ya terjadinya impitan yang terlalu dalam antara tahapan pileg, pilpres dengan tahapan pilkada," jelas Doli.

"Kedua tanggal ini adalah tanggal yang paling minimum bisa dihindari impitan terlalu dalam antara tahapan pileg pilpres dengan tahapan pilkada," tambahnya.

Sementara itu, Anggota KPU periode 2007-2012 Endang Sulastri berharap anggota KPU yang akan dilantik April 2022 fokus pada persiapan regulasi Pemilu serentak 2024.

"Jadi fokusnya itu adalah bagaimana membuat peraturan KPU yang bisa mensiasati terhadap peraturan perundang-perundangan karena tidak adanya perubahan Undang-Undang Pemilunya itu bisa dilakukan secepat mungkin dengan melibatkan sebanyak stakeholder," kata Endang.

Selama ini regulasi terutama peraturan KPU terkait penyelenggaran pemilu sering kali baru dibuat menjelang pelaksanaan.

Padahal, menurut dia, regulasi perlu disiapkan sejak jauh hari agar waktu sosialisasi peraturan itu menjadi maksimal.

"Harapannya itu adalah ke depan KPU hasil seleksi ini yang akan bekerja pada mulai April 2022 itu, dia sudah me-list daftar peraturan yang harus dibuat sehingga kemudian peraturan itu benar-benar sudah selesai," ujar dia.

"Misalnya ditargetkan pada bulan misalnya selama enam bulan, April berarti itu sampai bulan 10, bulan Oktober itu selesai," sambungnya.

Laporan	:	Supri
Editor	:	Ruslan Amrullah