Artikel.news, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar secara virtual diruang rapat Walikota, Selasa (18/5/2021).

Penyerahan LHP LKPD tahun 2020 oleh BPK RI Provinsi Sulsel memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kota dengan berbagai catatan laporan keuangan selama tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto akan segera mempelajari secara rinci hasil temuan dari BPK RI Provinsi Sulsel.

“Dua tahun lalu sejak dipergunakan perhitungan akrual basic dalam laporan keuangan daerah tidak boleh diperkenankan itu pinjam meminjam, hal ini sangat primitif sekali, saya heran kenapa muncul di satu tahun ini, itu tandanya pemerintahan pada saat itu modelnya tidak terkontrol,mestinya semua harus terkontrol,” ungkap Danny.

Danny menegaskan dibawah kepemimpinannya bersama Wakil Walikota Fatmawati Rusdi memimpin Kota Makassar, dirinya memastikan akan membenahi LHP untuk meraih kembali target WTP.

“Saya bersama Fatmawati Rusdi akan membenahi semuanya agar kita kembali meraih WTP, yang terkait dan terlibat didalamnya akan kita resetting total, kita akan pelajari semua,” tegasnya.

Terpisah, Anggota komisi A DPRD Makassar Hamzah Hamid menanggapi opini WDP yang didapatkan Pemkot Makassar pada tahun anggaran 2020. Menurutnya, hal itu dikarenakan efek politik, karena pada masa itu tidak ada Wali Kota definitif.

"Saya kira ini dampak dari Pilwalkot Makassar Makassar selama ini di bawah kepemimpinan Danny Pomanto selalu meraih WTP," ungkapnya.

Politisi PAN itu mengatakan, dengan terpilihnya Wali Kota definitif ini mampu kembali mengarahkan Kota Makassar ke arah yang seharusnya.

"Mudah-mudahan kedepan bisa kembali. Saya kira pak Danny melihat ini merupakan cambuk sehingga harus membuktikan bahwa dia mampu," lanjutnya.

Menurut Hamzah, tak heran jika Pemkot Makassar hanya mendapat WDP dari BPK. Sebab ia menyebut banyak temuan beberapa kasus di Pemkot selama tahun 2020.

Seperti temuan pengadaan 21 CCTV yang tidak sesuai dengan spesifikasi dengan harga. Itu juga yang membuat dirinya menolak LKPJ tahun 2020 lalu.