Artikel.news, Mamuju - Dalam rangka koordinasi pelaksanaan anggaran terkait hibah kas Pilkada, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju menyelenggarakan kegiatan Focused Group Discussion (FGD) Pengelolaan Hibah Pilkada 2024, Rabu (25/9/2024).

Bertempat di Hotel Matos Mamuju dan dilakukan secara hybrid (offline dan online), acara ini mengundang 22 satker pengelola hibah kas di wilayah Sulawesi Barat.  

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Tjahjo Purnomo, menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kendala yang dihadapi satker dalam pengelolaan hibah kas serta sebagai bentuk nyata komitmen bersama untuk pengawalan pelaksanaan anggaran Pilkada 2024. 

"Hibah kas daerah merupakan salah satu sumber dana pembiayaan Pilkada serentak sehingga pengelolaannya perlu dikawal dengan benar agar Pilkada berjalan dengan lancar dan diadministrasikan secara akuntabel," ujarnya. 

Lebih lanjut, beliau juga menghimbau seluruh satker pengelola hibah agar segera mengesahkan seluruh kegiatan berkaitan dengan hibah yang telah selesai dilaksanakan di KPPN. 

Kegiatan FGD ini berfokus pada tiga tema utama dengan narasumber yang profesional di bidangnya, yaitu tema Pengelolaan Hibah yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Akhmad Budhisusetyo; tema Pengelolaan Rekening Hibah dan Pengesahan Belanja Hibah yang disampaikan oleh Kepala KPPN Mamuju, Ferry Taufik Saleh; dan tema Akuntansi Hibah yang disampaikan oleh Kepala Seksi Analisis Statistika dan Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Raden Adiguna Prabowo. Rahmat. 

Acara ini dimoderatori oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I-D Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Arie Siswanto.

Kegiatan FGD Pengelolaan Hibah ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peningkatan pengetahuan dan kompetensi satuan kerja pengelola hibah di wilayah Sulawesi Barat guna mendukung secara langsung kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024 serta mewujudkan pengelolaan hibah yang akuntabel.